CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
( TIDAK ADA TARGET )

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN II
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	( % )	URAIAN
10.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah		0	7		April : Target kenaikan PNBP untuk bulan April adalah sebesar 0,4%. Realisasi PNBP adalah sebesar Rp. 1.728.910.000 ( kenaikan PNBP hanya sebesar 0,36%). Mei: Target kenaikan PNBP untuk bulan Mei adalah sebesar 0,4%. Realisasi PNBP adalah sebesar Rp. 1.413.620.000 ( kenaikan PNBP hanya sebesar 0,30%). Juni: Target kenaikan PNBP untuk bulan Juni adalah sebesar 0,4%. Realisasi PNBP adalah sebesar Rp. 1.619.300.000,- (kenaikan PNBP hanya sebesar 0,34%). Totalan perolehan PNBP untuk TW II adalah sebesar Rp. 5.094.680.000 (dengan kenaikan PNBP sebesar 0,98%). Total PNBP pada semester 1 Tahun 2022 adalah Rp. 10.872.705.625 (sebesar 48,32% dari target yang direncanakan)
11.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	2	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Persentase	0	180		April : Pada bulan April, Laporan pengaduan berjumlah 13, yang telah diselesaikan ada 13, berarti pengaduan yang telah diselesaikan sebesar 100% Mei: Pada bulan Mei, Laporan pengaduan berjumlah 10, yang telah diselesaikan ada 8, berarti pengaduan yang telah diselesaikan sebesar 80% Juni: Pada bulan Juni, Laporan pengaduan berjumlah 16, yang telah diselesaikan ada 10, berarti pengaduan yang telah diselesaikan sebesar 62,5%, dan jumlah akumulasi laporan aduan dari bulan Januari sampai dengan Juni (Semester I) adalah sebanyak 66 dan yang telah diselesaikan ada 53, berarti pengaduan yang telah diselesaikan sebesar 74%
13.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	Permohonan	0	25		April : Untuk April Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah ada 15 Pemohon Mei: Untuk Mei Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah ada 10 Pemohon Juni:
		4	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	Lokus	0	3		April : Pada bulan April Kantor Wilayah telah melaksanakan kegiatan Promosi dan Diseminasi KIK dan FGD terkait Cipta Mei: Pada bulan Mei Kantor Wilayah telah melaksanakan kegiatan Mobile IP Clinic di Hotel Grand Dhika Medan Juni:
14.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	5	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Persentase	0	0		April : Belum ada Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang harus ditangani Mei: Belum ada Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang harus ditangani Juni: Belum ada Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang harus ditangani
		6	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Lokus	0	4		April : Kantor Wilayah telah Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual sebanyak 3 kali, yaitu ke Mall delli Park, Center Point dan Sun Plaza Mei: Kantor Wilayah telah Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual sebanyak 1 kali, yaitu ke pusat perbelanjaan di Kabupaten Simalungun Juni:
		7	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Laporan	0	4		April : Kantor Wilayah telah Melaksanakan Kegiatan Ppemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah sebanyak 3 kali, yaitu ke Mall delli Park, Center Point dan Sun Plaza Mei: Kantor Wilayah telah Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah sebanyak 1 kali, yaitu pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Simalungun Juni:
15.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	8	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	Persentase	0	6		April : Telah diproses 2 Ranperda Mei: Telah diproses 2 Ranperda Juni: Telah diproses 2 Ranperda
16.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	9	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Orang	0	0		April : Dalam Tahap Persiapan Mei: Dalam Tahap Persiapan Juni: Dalam Tahap Persiapan
18.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	10	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase	0	139.73		April : Pelaksanaan bantuan hukum litigasi oleh OBH sesuai data di Sidbankum Mei: Pelaksanaan bantuan hukum litigasi oleh OBH sesuai data di Sidbankum Juni: Pelaksanaan bantuan hukum litigasi oleh OBH sesuai data di Sidbankum
		11	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase	0	189.79		April : Pelaksanaan bantuan hukum non litigasi oleh OBH sesuai data di Sidbankum Mei: Pelaksanaan bantuan hukum non litigasi oleh OBH sesuai data di Sidbankum Juni: Pelaksanaan bantuan hukum non litigasi oleh OBH sesuai data di Sidbankum
		12	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Indeks	0	0		April : Dilaksanakan pada Triwulan III Mei: Dilaksanakan pada Triwulan III Juni: Dilaksanakan pada Triwulan III
		13	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase	0	90		April : masih dalam proses rapat persiapan Mei: Pembentukan Kelompok Kadarkum di 6 Desa/Kelurahan pada Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara yaitu di Desa Bogak, Desa Kampung Lalang, Desa Pahlawan, Desa Suka Maju dan Kelurahan Tanjung Tiram Juni: Pelaksanaan ceramah hukum terpadu di Kantor Bupati Kabupaten Dairi pada tanggal 20 Juni
		14	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Persentase	0	20		April : Rapat hasil kegiatan monitoring dan evaluasi JDIH Mei: rapat persiapan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Juni: Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaam JDIH di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar
19.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	15	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase	0	5		April : Telah tersusunnya Laporan Analisis Data Survei Online 3AS Triwulan I (Januari - Maret) Mei: Telah Terlaksananya Verifikasi Data Hasil Survei Lapangan IPK-IKM pada Rutan Kelas IIB Balige dan Rutan Kelas IIB Kabanjahe Telah terlaksananya Pengumpulan Data SIPKUMHAM pada Kab.Labuhan Batu Juni: Telah terlaksana Pengumpulan Data SIPKUMHAM pada Kejaksaan Negeri Samosir dan Bappeda Kab.Asahan
		16	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Buku	0	1		April : Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui Obrolan Peneliti OPini secara dengan peserta sejumlah 1000 orang dari seluruh Indonesia. Mei: Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui Obrolan Peneliti OPini secara dengan peserta sejumlah 1000 orang dari seluruh Indonesia pada Bulan April Juni: Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui Obrolan Peneliti OPini secara dengan peserta sejumlah 1000 orang dari seluruh Indonesia pada Bulan April
20.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	17	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Instansi Pemerintah	0	0		April : Belum memasuki periode pelaporan Aksi HAM sesuai dengan Surat Direktur Jenderal HAM (Sekretaris Panitia Nasional RANHAM) Nomor HAM-HA.02.03-05 tanggal 12 April 2022 pelaksanaan pelaporan tanggal 10 s/d 20 Mei 2022 Mei: Telah dilaporkannya Aksi HAM Pemerintah Daerah melaui serambi.ksp.go.id dengan capaian mengirimkan seluruh data dukung sebanyak 16 (enam belas) pemerintah daerah, 7 (tujuh) pemerintah daerah yang hanya mengirimkan sebagian laporan, serta pemerintah daerah yang sama sekali tidak melapor sebanyak 10 (sepuluh) pemerintah daerah Juni: Telah dikirimkan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah mengenai hasil Penilaian KSP terkait Aksi HAM Periode B04 Tahun 2022. Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai mengenai Evaluasi Capaian Aksi HAM B04 Tahun 2022 dan persiapan pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2022.
		18	Jumlah kab/kota peduli HAM	Instansi Pemerintah	0	2		April : Masih dalam periode pengunggahan data dukung oleh Kantor Wilayah berdasarkan Surat Direktur Kerja Sama HAM Nomor HAM3-HA.02.01-41 tanggal 17 Februari 2022 Mei: Sudah dilakukan verifikasi KKP HAM dengan jumlah daerah yang lolos verifikasi sebanyak 7 (tujuh) daerah Juni: Sudah dilakukan pengiriman data KKP HAM melalui aplikasi kkpham.kemenkumham.go.id
		19	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Instansi Pemerintah	0	1		April : Sedang dalam proses pencananan P2HAM di UPT dan sudah dilaksanaan Persiapan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Lapas Kelas II A Narkotika Pematangsiantar dan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Lapas Kelas II A Pematangsiantar. Mei: Telah dilaksanakan pencanganan P2HAM oleh seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sumut tanggal 30 Mei 2022 Juni: Telah diterima dokumen pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut dan segera dikirimkan ke Direktorat Jenderal HAM Telah disampaikan SK Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
21.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	20	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Rekomendasi	0	2		April : Telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dan akan disusun rekomendasi dugaan pelanggaran HAM Mei: Telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dan akan disusun rekomendasi dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Asagan tanggal 20 Mei 2022 Juni: Telah dikirimkan surat Klarifikasi dan Koordinasi an. Hasahapan Tambunan

Warna	Presentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100	Tidak Tercapai
	= 100	Tercapai
	> 100	Melebihi Target

E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2022 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA ( TIDAK ADA TARGET )

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
( TIDAK ADA TARGET )