E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
( TIDAK ADA TARGET )

NO
SASARAN STRATEGIS
NO
INDIKATOR KINERJA
TRIWULAN III
   SATUAN   
TARGET
REALISASI
( % )
URAIAN
3.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
1
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
0
0
Juli :
Agustus:
September:
4.
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
2
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
0
0
Juli :
Agustus:
September:
9.
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
3
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
Indeks
0
0
Juli :
Agustus:
September:

4
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:
10.
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
5
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:

6
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
0
0
Juli :
Agustus:
September:
11.
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
7
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:
12.
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien
8
Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP
0
0
Juli :
Agustus:
September:
13.
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
9
Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:

10
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:
14.
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
11
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
0
0
Juli :
Agustus:
September:

12
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:

13
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:
15.
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
14
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
0
0
Juli :
Agustus:
September:
16.
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
15
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
0
0
Juli :
Agustus:
September:
17.
Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
16
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
0
0
Juli :
Agustus:
September:
18.
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah
17
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
0
0
Juli :
Agustus:
September:

18
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
0
0
Juli :
Agustus:
September:

19
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
0
0
Juli :
Agustus:
September:

20
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:

21
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
0
0
Juli :
Agustus:
September:
19.
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
22
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
0
0
Juli :
Agustus:
September:

23
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:
20.
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
24
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
0
0
Juli :
Agustus:
September:

25
Jumlah kab/kota peduli HAM
0
0
Juli :
Agustus:
September:

26
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
0
0
Juli :
Agustus:
September:
21.
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
27
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
0
0
Juli :
Agustus:
September:
Warna Presentase Keterangan
  n/a Tidak Ada Target
  < 100 Tidak Tercapai
  = 100 Tercapai
  > 100 Melebihi Target