CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH JAMBI
( TIDAK ADA TARGET )

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN I
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	( % )	URAIAN
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Indeks	0	0		Januari : Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah di lakukan pada akhir tahun Februari: Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah di lakukan pada akhir tahun Maret: Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah di lakukan pada akhir tahun
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks	0	0		Januari : Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan. Februari: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan. Maret: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
		3	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks	0	0		Januari : Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan. Februari: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan. Maret: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
3.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	4	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Indeks	0	0		Januari : Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan. Februari: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan. Maret: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	5	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Persen	0	0		Januari : didapat dari laporan instrumen SPPN dari PK Februari: didapat dari laporan instrumen SPPN dari PK Maret:
		6	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	Persen	0	0		Januari : Februari: Maret:
		7	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Persen	0	0		Januari : Februari: Maret:
		8	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Persen	0	0		Januari : Februari: Maret:
10.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	9	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Persen	0	0		Januari : Februari: Maret:
11.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	0	0		Januari : Februari: Maret:
		11	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	0	0		Januari : Februari: Maret:
		12	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Layanan	0	0		Januari : Februari: Maret:
		13	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	0	0		Januari : Februari: Maret:
		14	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	0	0		Januari : Februari: Maret:
12.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	15	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persen	0	0		Januari : Penerimaan PNBP Pada Bulan Januari 2022 Sebesar 501.250.000 Naik sebesar 6,61% dari tahun 2021 Februari: Penerimaan PNBP Pada Bulan Februari 2022 Sebesar 405.250.000 turun sebesar 0,28% dari tahun 2021 Maret: Penerimaan PNBP Pada Bulan Maret 2022 Sebesar 496.450.000 turun sebesar 31,89% dari tahun 2021, di lakukan perhitungan peningkatan penerimaan PNBP pada akhir tahun
13.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	16	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Persen	0	0		Januari : Tidak ada pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Februari: Terdapat 2 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris tentang jabatan notaris yang masih dalam proses Maret: Terdapat 1 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris tentang jabatan notaris yang sudah di tindak lanjuti oleh Tim MPWN Provinsi Jambi
15.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	17	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Persen	0	0		Januari : Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual Februari: Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual Maret: Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual
		18	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Lokus	0	0		Januari : kegiatan ini belum dilaksanakan dan direncanakan dilaksanakan di bulan Juni dan September Februari: kegiatan ini belum dilaksanakan dan direncanakan dilaksanakan di bulan Juni dan September Maret: Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual
		19	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Laporan	0	0		Januari : Belum dilaksanakannya pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah Februari: Belum dilaksanakannya pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah Maret: Belum dilaksanakannya pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah
16.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	20	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Kegiatan	0	0		Januari : Pada Indikator JJumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan masih menunggu pedoman pelaksana kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum serta pembentukan timnya. Februari: Pada Indikator JJumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan masih menunggu pedoman pelaksana kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum serta pembentukan timnya. Maret: Indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dengan target 2 kegiatan untuk bulan Maret kegiatan belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan masih menunggu Program Penyusunan Peraturan Daerah (Propenperda) dari Kabupaten/Kota dan untuk pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi produk hukum sedang tahap pembentukan Tim Kelompok Kerja.
17.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hokum masyarakat di wilayah	21	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	0	0		Januari : Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. Februari: Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. dan kegiatan permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari ini baru saja melaksanakan kegiatan penandatanganan Kontrak pelaksanaan bantuan Hukum Tahun 2022 dan kegiatan Promosi bantuan hukum tahun 2022. Maret: Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedang dalam tahap verifikasi berkas Percairan/reimbursement melalui aplikasi Sistem Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).
		22	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Persen	0	0		Januari : Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. dan kegiatan permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari ini baru saja melaksanakan kegiatan penandatanganan Kontrak pelaksanaan bantuan Hukum Tahun 2022 dan kegiatan Promosi bantuan hukum tahun 2022. Februari: Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. dan kegiatan permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari ini baru saja melaksanakan kegiatan penandatanganan Kontrak pelaksanaan bantuan Hukum Tahun 2022 dan kegiatan Promosi bantuan hukum tahun 2022. Maret: Indeks kepuasan layanan bantuan hukum untuk bulan Januari belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan setelah Organisasi Bantuan Hukum melakukan pencairan/reimbursement pada aplikasi SIDBANKUM yang telah melakukan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok/orang miskin yang menerima bantuan hukum.
		23	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persen	0	0		Januari : Pada Indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan usulan desa/keluarahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung. Februari: Pada Indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan usulan desa/keluarahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung. Maret: Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pada bulan maret belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan usulan desa/kelurahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung dan yang sudah mengirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yakni Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
		24	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Persen	0	0		Januari : Pada Indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan usulan desa/keluarahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung. Februari: Pada Indikator Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan masih menunggu arahan dari BPHN terkait anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif. Maret: ersentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif pada bulan Maret belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan masih menunggu arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif.
20.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	25	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Instansi Pemerintah	0	0		Januari : Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember Februari: Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember Maret: Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember
		26	Jumlah kab/kota peduli HAM	Instansi Pemerintah	0	0		Januari : Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember Februari: Pada Indikator Jumlah kab/kota peduli HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember Maret: Pada Indikator Jumlah kab/kota peduli HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember
		27	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Instansi Pemerintah	0	0		Januari : Pada Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan target yg ditentukan oleh unit Eselon I dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober Februari: Pada Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan target yg ditentukan oleh unit Eselon I dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober Maret: Pada Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan target yg ditentukan oleh unit Eselon I dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober
21.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	28	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Rekomendasi	0	0		Januari : Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan Februari: Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan Maret: Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan
22.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	29	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persen	0	0		Januari : 1. Kegiatan Kajian Hukum dan HAM di Wilayah, Pelaksaan nya masih Menunggu pembukaan Blokir Anggaran 2. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sipkumham Belum dilaksanakan dan dijadwalkan bulan Februari 3. Kegiatan IPK dan IKM Belum dilaksanakan dan dijadwalkan Bulan Februari: 1. Kegiatan Kajian Hukum dan HAM di Wilayah, Pelaksaan nya masih Menunggu pembukaan Blokir Anggaran 2. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sipkumham telah dilakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Narasumber dari Akademisi 3. Kegiatan IPK dan IKM telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Proposal dan Rapat Pelaksanaan monitoring Maret: Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan
		30	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Buku	0	0		Januari : Jadwal Kegiatan OPini akan dilaksanakan pada Bulan April sesuai jadwal yang ditentukan oleh Unit Eselon I Februari: Jadwal Kegiatan OPini akan dilaksanakan pada Bulan April sesuai jadwal yang ditentukan oleh Unit Eselon I Maret: Jadwal Kegiatan Opini akan dilaksanakan pada Bulan April sesuai jadwal yang ditentukan oleh Unit Eselon I

Warna	Presentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100	Tidak Tercapai
	= 100	Tercapai
	> 100	Melebihi Target

E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2022 KANTOR WILAYAH JAMBI ( TIDAK ADA TARGET )

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH JAMBI
( TIDAK ADA TARGET )