E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH JAMBI
( JUMLAH INDIKATOR )

NO
SASARAN STRATEGIS
 NO
INDIKATOR KINERJA
TRIWULAN I
   SATUAN   
TARGET
REALISASI
( % )
URAIAN
1.
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
1
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
Indeks
0
0
Januari : Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah di lakukan pada akhir tahun
Februari: Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah di lakukan pada akhir tahun
Maret: Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah di lakukan pada akhir tahun
2.
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
2
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
Indeks
0
0
Januari : Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
Februari: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
Maret: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.

3
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
Indeks
0
0
Januari : Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
Februari: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
Maret: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
3.
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah
4
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
Indeks
0
0
Januari : Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
Februari: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
Maret: Survey dilakukan pada triwulan IV setelah seluruh kegiatan / program telah dilaksanakan.
4.
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
5
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
Persen
20
20
100
Januari : telah merujuk penggunaan aplikasi agar tidak terjadi overstaying
Februari: telah merujuk penggunaan aplikasi agar tidak terjadi overstaying
Maret: telah merujuk penggunaan aplikasi agar tidak terjadi overstaying dan pemberitahuan 10 hr, 3 hr dan 1 hr dan pembebasan demi hukum

6
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

7
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:
5.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
8
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
Persen
0
0
Januari : didapat dari laporan instrumen SPPN dari PK
Februari: didapat dari laporan instrumen SPPN dari PK
Maret:

9
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
Persen
23
23
100
Januari :
Februari:
Maret:

10
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

11
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
Persen
20
20
100
Januari : telah dilakukan hak pendidikan bagi wbp berupa laporan dari upt
Februari: telah dilakukan hak pendidikan bagi wbp berupa laporan dari upt
Maret:

12
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin
Persen
0
0
Januari :
Februari:
Maret:

13
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
Persen
0
0
Januari :
Februari:
Maret:

14
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
Persen
0
0
Januari :
Februari:
Maret:

15
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
Orang
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:
6.
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
16
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:

17
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
Persen
15
15
100
Januari :
Februari:
Maret:
7.
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
18
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:

19
Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
Persen
15
15
100
Januari :
Februari:
Maret:

20
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:
8.
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
21
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:

22
Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
Persen
25
25
100
Januari :
Februari:
Maret:

23
Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

24
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:
9.
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
25
Persentase pengaduan yang diselesaikan
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

26
Persentase pencegahan gangguan kamtib
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:

27
Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

28
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:
10.
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
29
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

30
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:

31
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

32
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Persen
0
0
Januari :
Februari:
Maret:
11.
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker
33
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Layanan
0
0
Januari :
Februari:
Maret:

34
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
Layanan
0
0
Januari :
Februari:
Maret:

35
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
Layanan
0
0
Januari :
Februari:
Maret:

36
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Layanan
0
0
Januari :
Februari:
Maret:

37
Jumlah Layanan Perkantoran
Layanan
0
0
Januari :
Februari:
Maret:
12.
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
38
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
Persen
0
0
Januari : Penerimaan PNBP Pada Bulan Januari 2022 Sebesar 501.250.000 Naik sebesar 6,61% dari tahun 2021
Februari: Penerimaan PNBP Pada Bulan Februari 2022 Sebesar 405.250.000 turun sebesar 0,28% dari tahun 2021
Maret: Penerimaan PNBP Pada Bulan Maret 2022 Sebesar 496.450.000 turun sebesar 31,89% dari tahun 2021, di lakukan perhitungan peningkatan penerimaan PNBP pada akhir tahun
13.
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
39
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Persen
0
0
Januari : Tidak ada pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Februari: Terdapat 2 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris tentang jabatan notaris yang masih dalam proses
Maret: Terdapat 1 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris tentang jabatan notaris yang sudah di tindak lanjuti oleh Tim MPWN Provinsi Jambi
14.
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
40
Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah
Permohonan
7
12
171
Januari : dari 5 permohonan tersebut dengan permohonan di merek dagang dengan 2 jumlah pemohon dan merek jasa dengan 3 jumlah pemohon
Februari: 1 permohonan di merek jasa karena merek sebelumnya belum habis masa berlakunya tapi si pemohon ingin merubah logo mereknya dan dengan pendaftaran baru
Maret: maret ada 6 pemohon paten yang idapat dari jumlah pemohon yang ada diaplikasi

41
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah
Lokus
1
1
100
Januari : kegiatan ini belum dilaksanakan dan perencanaan pelaksanaannya pada bulan juni
Februari: kegiatan ini belum dilaksanakan dan perencanaan pelaksanaannya pada bulan juni
Maret: kegiatan ini dilaksanakan tanggal 31 maret 2022 di kabupaten bungo dengan peserta dari dinas pariwisata dan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten bungo.
15.
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
42
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Persen
0
0
Januari : Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual
Februari: Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual
Maret: Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual

43
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
Lokus
0
0
Januari : kegiatan ini belum dilaksanakan dan direncanakan dilaksanakan di bulan Juni dan September
Februari: kegiatan ini belum dilaksanakan dan direncanakan dilaksanakan di bulan Juni dan September
Maret: Kantor Wilayah tidak adanya menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual

44
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
Laporan
0
0
Januari : Belum dilaksanakannya pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah
Februari: Belum dilaksanakannya pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah
Maret: Belum dilaksanakannya pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah
16.
Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
45
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
Kegiatan
0
0
Januari : Pada Indikator JJumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan masih menunggu pedoman pelaksana kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum serta pembentukan timnya.
Februari: Pada Indikator JJumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan masih menunggu pedoman pelaksana kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum serta pembentukan timnya.
Maret: Indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dengan target 2 kegiatan untuk bulan Maret kegiatan belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan masih menunggu Program Penyusunan Peraturan Daerah (Propenperda) dari Kabupaten/Kota dan untuk pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi produk hukum sedang tahap pembentukan Tim Kelompok Kerja.
17.
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hokum masyarakat di wilayah
46
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Persen
10
10
100
Januari : Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan.
Februari: Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. dan kegiatan permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari ini baru saja melaksanakan kegiatan penandatanganan Kontrak pelaksanaan bantuan Hukum Tahun 2022 dan kegiatan Promosi bantuan hukum tahun 2022.
Maret:

47
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Persen
0
0
Januari : Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan.
Februari: Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. dan kegiatan permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari ini baru saja melaksanakan kegiatan penandatanganan Kontrak pelaksanaan bantuan Hukum Tahun 2022 dan kegiatan Promosi bantuan hukum tahun 2022.
Maret: Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedang dalam tahap verifikasi berkas Percairan/reimbursement melalui aplikasi Sistem Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM).

48
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
Persen
0
0
Januari : Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. dan kegiatan permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari ini baru saja melaksanakan kegiatan penandatanganan Kontrak pelaksanaan bantuan Hukum Tahun 2022 dan kegiatan Promosi bantuan hukum tahun 2022.
Februari: Pada Indikator Persentase permohonan bantuan hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan. dan kegiatan permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari ini baru saja melaksanakan kegiatan penandatanganan Kontrak pelaksanaan bantuan Hukum Tahun 2022 dan kegiatan Promosi bantuan hukum tahun 2022.
Maret: Indeks kepuasan layanan bantuan hukum untuk bulan Januari belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan setelah Organisasi Bantuan Hukum melakukan pencairan/reimbursement pada aplikasi SIDBANKUM yang telah melakukan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok/orang miskin yang menerima bantuan hukum.

49
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
Persen
0
0
Januari : Pada Indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan usulan desa/keluarahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung.
Februari: Pada Indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan usulan desa/keluarahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung.
Maret: Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pada bulan maret belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan usulan desa/kelurahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung dan yang sudah mengirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yakni Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

50
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
Persen
0
0
Januari : Pada Indikator Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan usulan desa/keluarahan sadar hukum masih dalam proses melengkapi data dukung.
Februari: Pada Indikator Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan belum terlaksana kegiatan sesuai dengan Disbursmentplan yang telah ditentukan dan masih menunggu arahan dari BPHN terkait anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif.
Maret: ersentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif pada bulan Maret belum terlaksana (NIHIL) dikarenakan masih menunggu arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif.
18.
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
51
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
Persen
30
30
100
Januari : belum ada permintaan pengharmonisasian dari Pemda
Februari: pengharmonisasian ranperda kabupaten Tebo dan kabupaten Tanjab Barat, Kota Jambi sebanyak 8 Ranperda
Maret: Pengharmonisasian ranperbup Kabupaten tanjab barat sebanyak 4 Ranperbup
19.
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
52
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
ORANG
20
35
175
Januari : kegiatan pembinaan perancang perundang-undangan akan dilaksanakan bulan maret tahun 2022
Februari: kegiatan pembinaan perancang perundang-undangan akan dilaksanakan bulan maret tahun 2022
Maret: terlaksananya kegiatan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan berupa pendalaman materi guna mengingkatkan kualitas dan kompetensi bagi perancang peraturan perundang-undangan
20.
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
53
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
Instansi Pemerintah
0
0
Januari : Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember
Februari: Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember
Maret: Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember

54
Jumlah kab/kota peduli HAM
Instansi Pemerintah
0
0
Januari : Pada Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember
Februari: Pada Indikator Jumlah kab/kota peduli HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember
Maret: Pada Indikator Jumlah kab/kota peduli HAM masih belum ada realisasi capaian dikarenakan Terget yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I akan dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Desember

55
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
Instansi Pemerintah
0
0
Januari : Pada Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan target yg ditentukan oleh unit Eselon I dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober
Februari: Pada Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan target yg ditentukan oleh unit Eselon I dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober
Maret: Pada Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM masih belom ada realisasi capaian realisasi dikarenakan target yg ditentukan oleh unit Eselon I dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober
21.
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
56
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
Rekomendasi
0
0
Januari : Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan
Februari: Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan
Maret: Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan
22.
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
57
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
Persen
0
0
Januari : 1. Kegiatan Kajian Hukum dan HAM di Wilayah, Pelaksaan nya masih Menunggu pembukaan Blokir Anggaran 2. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sipkumham Belum dilaksanakan dan dijadwalkan bulan Februari 3. Kegiatan IPK dan IKM Belum dilaksanakan dan dijadwalkan Bulan
Februari: 1. Kegiatan Kajian Hukum dan HAM di Wilayah, Pelaksaan nya masih Menunggu pembukaan Blokir Anggaran 2. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sipkumham telah dilakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Narasumber dari Akademisi 3. Kegiatan IPK dan IKM telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Proposal dan Rapat Pelaksanaan monitoring
Maret: Laporan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan masih dalam tahapan Penelaahan

58
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah
Buku
0
0
Januari : Jadwal Kegiatan OPini akan dilaksanakan pada Bulan April sesuai jadwal yang ditentukan oleh Unit Eselon I
Februari: Jadwal Kegiatan OPini akan dilaksanakan pada Bulan April sesuai jadwal yang ditentukan oleh Unit Eselon I
Maret: Jadwal Kegiatan Opini akan dilaksanakan pada Bulan April sesuai jadwal yang ditentukan oleh Unit Eselon I
Warna Presentase Keterangan
  n/a Tidak Ada Target
  < 100 Tidak Tercapai
  = 100 Tercapai
  > 100 Melebihi Target