CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG
( JUMLAH INDIKATOR )

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN I
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	( % )	URAIAN
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	lndeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Indeks	9.3	11.3	122	Januari : Berdasarkan Hasil Survey Integritas Balitbangkumham Februari: Berdasarkan Hasil Survey Integritas Balitbangkumham Maret: Berdasarkan Hasil Survey Integritas Balitbangkumham
2.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	2	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	%	0	0		Januari : Penghitungan Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah dilakukan pada Triwulan IV Februari: Penghitungan Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah dilakukan pada Triwulan IV Maret: Penghitungan Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah dilakukan pada Triwulan IV
		3	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	%	20	20	100	Januari : Februari: Maret: Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah pada bulan Maret mencapai 20 %
3.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	4	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	Permohonan	4	4	100	Januari : Februari: Maret: Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah pada bulan Maret mencapai 4 Permohonan
		5	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	Lokus	1	1	100	Januari : Februari: Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah telah dilaksanakan 1 kali di Kabupaten Bangka Maret: Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah telah dilaksanakan 1 kali di Kabupaten Bangka
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	6	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	%	20	20	100	Januari : Februari: Maret: Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual mencapai 20 %
		7	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah		0
		8	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		0
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	9	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	%	20	20	100	Januari : Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham pada bulan Maret telah mencapai 5 % Februari: Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham pada bulan Maret telah mencapai 10 % Maret: Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham pada bulan Maret telah mencapai 20 %
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	10	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		0
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	11	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		0	0		Januari : Februari: Maret: Perhitungan Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM dilakukan pada TW 4
		12	Jumlah kab/kota peduli HAM		0
		13	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		0
8.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	14	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		0
9.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	15	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Kegiatan	2	6	300	Januari : Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dalam tahap persiapan Februari: Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah telah dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten/Kota Maret: Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah telah dilaksanakan di 4(empat) Kabupaten/Kota
10.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinyaakses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	16	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	20	20	100	Januari : Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tahap persiapan Februari: Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah mencapai 10 % Maret: Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah mencapai 20 %
		17	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	20	20	100	Januari : Kegiatan bantuan hukum non litigasi pada bulan Januari masih dalam tahap persiapan Februari: Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Februari mencapai 10 % Maret: Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bulan Maret mencapai 20 %
		18	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		0	0		Januari : Perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dilaksanakan pada akhir tahun Februari: Perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dilaksanakan pada akhir tahun Maret: Perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dilaksanakan pada akhir tahun
		19	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	%	10	10	100	Januari : Februari: Maret: Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pda bulan Maret mencapai 10 %
		20	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif		0	0		Januari : Penghitungan Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dilakukan pada Triwulan IV Februari: Penghitungan Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dilakukan pada Triwulan IV Maret: Penghitungan Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dilakukan pada Triwulan IV
11.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	21	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	%	20	20	100	Januari : Februari: Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia mencapai 10 % Maret: Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia mencapai 20 %
		22	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Buku	1
12.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	23	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		0
		24	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		0
		25	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum		0
13.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	26	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		0
		27	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		0
		28	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		0
		29	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		0
		30	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin		0
		31	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		0
		32	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		0
		33	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		0
14.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	34	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya		0
		35	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		0
15.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	36	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		0
		37	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		0
		38	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya		0
16.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	39	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		0
		40	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi		0
		41	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar		0
		42	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		0
17.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	43	Persentase pengaduan yang diselesaikan		0
		44	Persentase pencegahan gangguan kamtib		0
		45	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		0
		46	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		0
18.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	47	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		0
		48	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		0
		49	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		0
		50	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		0
19.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	51	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		0
		52	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		0

Warna	Presentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100	Tidak Tercapai
	= 100	Tercapai
	> 100	Melebihi Target

E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2022 KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG ( JUMLAH INDIKATOR )

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG
( JUMLAH INDIKATOR )