E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
( JUMLAH INDIKATOR )

NO
SASARAN STRATEGIS
NO
INDIKATOR KINERJA
TRIWULAN I
   SATUAN   
TARGET
REALISASI
( % )
URAIAN
1.
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
1
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
point
0
2.
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
2
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
point
0

3
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
point
0
3.
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
4
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

5
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

6
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:
4.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
7
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:

8
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
Persen
25
25
100
Januari :
Februari:
Maret:

9
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

10
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

11
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:

12
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:

13
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
Persen
15
15
100
Januari :
Februari:
Maret:

14
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
Orang
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:
5.
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
15
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:

16
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
Persen
10
10
100
Januari :
Februari:
Maret:
6.
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
17
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:

18
Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
Persen
15
15
100
Januari :
Februari:
Maret:

19
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Persen
7
7
100
Januari :
Februari:
Maret:
7.
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
20
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
Persen
15
15
100
Januari :
Februari:
Maret:

21
Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
Persen
25
25
100
Januari :
Februari:
Maret:

22
Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

23
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:
8.
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
24
Persentase pengaduan yang diselesaikan
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

25
Persentase pencegahan gangguan kamtib
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:

26
Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

27
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:
9.
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
28
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

29
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:

30
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

31
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Persen
5
5
100
Januari :
Februari:
Maret:
10.
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
32
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
Persen
0

33
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:
11.
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
34
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:
12.
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
35
Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah
Permohonan
103
103
100
Januari :
Februari:
Maret:

36
Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah
Lokus
0
13.
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
37
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Persen
25
25
100
Januari :
Februari:
Maret:

38
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
Lokus
0

39
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
Laporan
0
14.
Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
40
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
Kegiatan
0
15.
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah
41
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Persen
0

42
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Persen
0

43
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
point
0

44
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
Persen
0

45
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
Persen
0
16.
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
46
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:
17.
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
47
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
Orang
0
18.
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
48
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
Instansi Pemerintah
0

49
Jumlah kab/kota peduli HAM
Instansi Pemerintah
0

50
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
Instansi Pemerintah
0
19.
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
51
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
Rekomendasi
0
20.
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
52
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
Persen
20
20
100
Januari :
Februari:
Maret:

53
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah
Buku
0
Warna Presentase Keterangan
  n/a Tidak Ada Target
  < 100 Tidak Tercapai
  = 100 Tercapai
  > 100 Melebihi Target