E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2020
KANTOR WILAYAH MALUKU
( TIDAK ADA TARGET )

NO
SASARAN STRATEGIS
NO
INDIKATOR KINERJA
TRIWULAN III
   SATUAN   
TARGET
REALISASI
( % )
URAIAN
1.
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
1
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
0
7

2
Nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
0
84

3
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
0
84
2.
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas di wilayah
4
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah
0
90
Terlaksananya supervisi pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah
5
Prosentase UPT pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
0
90
3.
Terwujudnya produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna
6
Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat
0
100
4.
Terwujudnya mantan narapidana/anak yang taat hukum
7
Menurunnya persentase residivis di wilayah
0
1
5.
Terwujudnya pemenuhan hak anak
8
Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah
0
55
6.
Meningkatnya pelayanan keimigrasian
9
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah Maluku
0
7
7.
Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian
10
Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian di wilayah Maluku
0
2
8.
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Maluku yang efektif
11
Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Maluku
0
3

12
Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Maluku yang diselesaikan
0
80
9.
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
13
Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaa intelektual melalui Kantor Wilayah
0
5

14
Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah
0
30

15
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
0
2
10.
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
16
Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi
0
12
11.
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
17
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
0
22
12.
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset
18
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
0
60

19
Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah
0
1
13.
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah
20
Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
0
15

21
Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin
0
2

22
Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
0
1

23
Jumlah penyuluh hukum di daerah
0
1

24
Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah
0
1

25
Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
0
1
14.
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM
26
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
0
1

27
Jumlah Kabupaten / Kota peduli HAM
0
1

28
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
0
1
15.
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah
29
Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah
0
3
Warna Presentase Keterangan
  n/a Tidak Ada Target
  < 100 Tidak Tercapai
  = 100 Tercapai
  > 100 Melebihi Target