E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2020
KANTOR WILAYAH MALUKU
( TERCAPAI (100%) )

NO
SASARAN STRATEGIS
NO
INDIKATOR KINERJA
TRIWULAN IV
   SATUAN   
TARGET
REALISASI
( % )
URAIAN
1.
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
1
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
Indeks
7
7
100

2
Nilai reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
Persen
85
85
100

3
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
Persen
85
85
100
2.
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas di wilayah
4
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah
Persen
90
90
100
Terlaksananya supervisi pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah
5
Prosentase UPT pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
Persen
90
90
100
3.
Terwujudnya produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna
6
Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat
Persen
100
100
100
4.
Terwujudnya mantan narapidana/anak yang taat hukum
7
Menurunnya persentase residivis di wilayah
Persen
1
1
100
5.
Terwujudnya pemenuhan hak anak
8
Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah
Persen
55
55
100
6.
Meningkatnya pelayanan keimigrasian
9
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah Maluku
Indeks
7
7
100
7.
Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian
10
Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian di wilayah Maluku
Persen
2
2
100
8.
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Maluku yang efektif
11
Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Maluku
Indeks
3
3
100

12
Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Maluku yang diselesaikan
Persen
80
80
100
9.
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
13
Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaa intelektual melalui Kantor Wilayah
Permohonan
5
5
100

14
Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah
Stakeholder
30
30
100

15
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Lokus
2
2
100
10.
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
16
Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi
Raperda
12
12
100
11.
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
17
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
Orang
22
22
100
12.
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset
18
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Persen
60
60
100

19
Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah
Buku
1
1
100
13.
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah
20
Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
Orang
57
57
100

21
Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin
Kegiatan
8
8
100

22
Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
Wilayah
1
1
100

23
Jumlah penyuluh hukum di daerah
Kantor Wilayah
1
1
100

24
Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah
Kantor Wilayah
1
1
100

25
Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
Kantor Wilayah
1
1
100
14.
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM
26
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
Instansi Pemerintah
2
2
100

27
Jumlah Kabupaten / Kota peduli HAM
Kabupaten/Kota
1
1
100

28
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
Instansi Pemerintah
1
1
100
15.
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah
29
Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah
Rekomendasi
3
3
100
Warna Presentase Keterangan
  n/a Tidak Ada Target
  < 100 Tidak Tercapai
  = 100 Tercapai
  > 100 Melebihi Target